Kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) di Masa Pandemi

Oleh: Tri Wahyu Cahyono 

 BPS telah merilis nilai laju pertumbuhan lapangan usaha triwulan pertama di Tahun 2021. Meskipun belum mencapai nilai sebelum pandemi (Tahun 2019), lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan memberikan pertumbuhan positif dengan laju pertumbuhan 2,95% (YoY). Tanaman pangan tumbuh sebesar 10,3 % didorong oleh peningkatan luas panen yang didukung oleh cuaca yang kondusif untuk panen raya. Tanaman hortikultura tumbuh 3,02% dengan didorong peningkatan produksi buah dan sayur. Peternakan juga mengalami kenaikan 2,48% didukung oleh naiknya permintaan domestik terhadap komoditas produksi ayam dan telur. Dan perkebunan dengan didukung naiknya harga sawit mampu tumbuh hingga 2,17%. Pertanian kembali menjadi andalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ketika menghadapi pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan transformasi ekonomi dari sektor pertanian menuju industri belum terjadi secara sempurna sebagaimana negara-negara maju seperti Amerika dan Jepang. Share PDB pertanian terhadap ekonomi nasional sebesar 13,70% dengan distribusi tenaga kerja sektor pertanian sebesar 29,76%.

Bila dilihat dari struktur ekonomi pengeluaran dan spasial. Perekonomian Indonesia masih sangat ditopang oleh konsumsi Rumah Tangga sebesar 57,66% dan diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto sebesar 31,73% dan ekspor sebesar 17,17%. Secara spasial, struktur ekonomi masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75% dan Sumatera 21,36%. Di era pandemi ini, semua pulau mengalami pertumbuhan ekonomi negatif kecuali Sulawesi, Maluku dan Papua. Petani sebagai salah satu pelaku yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, tidak semuanya menikmati dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Salah satu indikator yang dijadikan ukuran nya yaitu NTP. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan daya tukar dari harga produk pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dikonsumsi petani. Indikator ini juga sering dijadikan sebagai salah satu indikasi level kesejahteraan petani. Bila nilai indeksnya diatas 100 maka usaha taninya dianggap bisa menguntungkan bagi petani, namun bila di bawah 100 menunjukkan usaha komoditas tersebut belum memberikan tambahan penghasilan untuk bisa menutup konsumsi petani. Terlepas dari perdebatan indikator ini layak digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani atau tidak, RPJMN 2020-2024 sudah memuat target NTP pada tahun 2024 dengan target NTP menjadi 105. Hal ini menunjukkan target yang optimis, mengingat tidak semua subsektor dalam kondisi nilai yang baik. 

Secara rata-rata umum sektor pertanian NTPnya sudah bernilai 103, namun bila kita lihat subsektor pertanian sempit, hanya hortikultura dan perkebunan yang memiliki nilai diatas 100 yaitu masing-masing 104 dan 117 di bulan April 2021. Sedangkan tanaman pangan dan peternakan bernilai 96 dan 99. Tentu saja, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa petani yang usahanya di sektor tanaman pangan dan peternakan kurang sejahtera, karena NTP hanyalah rasio harga, sedangkan berbicara kesejahteraan menyangkut pendapat riil dan daya beli petani. Setidaknya, dengan NTP bisa menjadi early warning system bagi kita semua bahwa pendapatan dari laba usaha pertanian mengalami kenaikan atau penurunan. Untuk menaikkan NTP petani maka tidak bisa hanya dilihat dari sektor produksi namun juga dari sektor demand atau konsumsi. Di sektor produksi, intervensi dan kebijakan pemerintah serta kolaborasi dengan swasta dan petani sudah cukup bagus dengan ditandai jaminan peningkatan pelayanan untuk peningkatan produksi bagi petani. 

Untuk menaikkan NTP harus ditempuh kebijakan kolaborasi antar kelembagaan negara, bukan hanya Kementerian Pertanian namun juga terkait dengan pihak-pihak penjamin distribusi dan penjaga inflasi. Kenaikan harga di tingkat konsumsi barang/jasa yang dibeli petani akan otomatis menurunkan NTP pertanian. Untuk itu, stabilitas harga konsumsi barang/jasa sangat diperlukan dalam menjaga nilai NTP terus naik. Selain itu, hal-hal yang mempengaruhi inflasi barang/jasa termasuk kondisi politik sangat berpengaruh. Berdasarkan data BPS tahun 2020, kontribusi kenaikan harga dalam menambah jumlah kemiskinan di dominasi kelompok makanan terutama beras dan rokok, sedangkan pada kelompok bukan makanan tertinggi dari kontribusi perumahan. Peran semua pihak dalam menaikkan kesejahteraan atau menurunkan tingkat kemiskinan termasuk di keluarga petani sangat terkait erat, karena 57,3% penduduk miskin berada di pedesaan. Dan, sebagian besar penduduk di pedesaan berprofesi sebagai petani. Artinya, bila kita ingin mengentaskan kemiskinan maka haruslah memperhatikan profesi petani tersebut.

 Karakteristik kemiskinan di Indonesia yaitu mayoritas kepala rumah tangga berpendidikan rendah, termasuk petani yang 28,79% tidak sekolah/tamat SD, 38,47% berpendidikan SD dan 16,8% berpendidikan SMP. Selain itu, kebanyakan rumah tangga miskin minim aliran listrik, sarana sanitasi dan air bersih tidak memadai. Bila dilihat dari jumlah jam kerja, para petani miskin ini juga memiliki jam kerja rendah. Berdasarkan data Sutas 2018, jumlah rumah tangga petani dengan kepemilikan lahan kurang dari setengah hektar sebesar 15,8% juta rumah tangga atau 59% dari total rumah tangga petani pengguna lahan. Skala usaha yang terlalu kecil inilah yang juga sangat berpengaruh dari rendahnya nilai tukar petani karena hanya mengandalkan dari lahan yang sempit. 

Menaikkan NTP sekaligus kesejahteraan petani tidak bisa hanya dilakukan dari satu sisi produksi namun juga kebutuhan konsumsi petani yang tercukupi. Selama ini, dengan intervensi kebijakan di bidang subsidi input produksi dan peningkatan produktivitas komoditas menunjukkan hasil cukup signifikan, meskipun alih fungsi lahan cukup tinggi namun produktivitas tetap bisa meningkat. Sudah saatnya, ada perhatian lebih dari sisi sektor lainnya yaitu agraria dengan reforma agraria nya, sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, layanan air dan keamanan. Bila hak-hak kebutuhan hidup terpenuhi secara baik bagi petani miskin, niscaya menaikkan NTP akan lebih mudah. 

Di sisi lain, petani juga membutuhkan ada kesempatan terbuka untuk memperluas usahanya dengan penambahan lahan pertanian. Program kepemilikan tanah untuk pertanian terutama dari lahan-lahan tidur atau tak termanfaatkan menjadi solusi tercepat dalam menaikkan nilai usaha petani. Petani dengan karakteristik pendidikan rendah dan hanya mengandalkan pengalaman akan sangat terbantu dengan pemberian lahan garapan secara cuma-cuma. Disinilah peran kolaborasi pembangunan sangat dibutuhkan, di sektor produksi Kementerian Pertanian bersama stakeholder lainnya menjamin kebutuhan produksi pertanian tercukupi. Kementerian lainnya menjaga stabilitas harga dan daya beli serta pelayanan mendasar untuk hidup. 

Dengan kondisi sekarang ini, tanpa pengurangan kemiskinan seolah naiknya NTP tidak berpengaruh secara konsisten terhadap kemiskinan moneter (pendapatan) atau Indeks Pembangunan Manusia di Pedesaan. Tentu saja, apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas perlu terus dilakukan. Sellain itu, perlu ada perhatian lebih di sektor distribusi dan konsumsi agar daya beli petani naik dan bisa menjadi sejahtera. Kolaborasi merupaka kata kunci yang perlu segera dilakukan oleh jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah agar jaminan kepastian usaha sektor pertanian semakin stabil.

Read More

Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan Petani Padi

 Padi atau beras menjadi komoditas pangan penting karena hampir semua penduduk di Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokok. "Belum makan sebelum makan nasi" adalah anggapan yang sangat umum di masyarakat kita. Tak pelak, konsumsi beras melebihi proporsi anjuran dari para ahli gizi dalam pola pangan harapan (PPH). 

Sumber gambar: jakarta.globe.id

Selain itu, beras menjadi sumber karbohidrat yang cukup murah sehingga mudah diakses semua kalangan. Bahkan, beberapa daerah yang dulu terkenal dengan makanan pokok non-beras, berubah menjadi konsumen beras yang cukup tinggi juga. Perubahan pola konsumsi tersebut tentu saja terjadi dengan adanya kebijakan jangka panjang sejak era Orde Baru yang mengenalkan dengan "revolusi hijau" sehingga budidaya padi digencarkan dan diupayakan melimpah (swasembada). 

Berbeda dengan pola konsumsi penduduk di negara maju, dengan pendapatan/income per kapita yang sangat tinggi maka persentase dari penghasilannya untuk pangan semakin kecil. Mereka pun lebih memilki pilihan makanan dengan pola makan sehat dan aman karena peningkatan kemampuan akses terhadap pangan. Hal tersebut menunjukkan, bahwa peningkatan income akan mudah untuk mempengaruhi pola konsumsi masyarakat karena mereka memiliki pilihan makanan lebih banyak, bukan sekedar kenyang.

Berbicara kebijakan padi/beras nasional dan hubungannya dengan kesejahteraan petani,  pergantian era kepemimpinan, masih menyisakan banyak dilema antara produsen padi dan konsumen (warga negara) dalam tema "kesejahteraan". Ketika harga padi naik, maka pemerintah mencoba mencegahnya untuk mengamankan kemampuan konsumen, agar tak banyak penambahan penduduk miskin karena inflasi pangan. Ketika harga padi turun, maka pemerintah pun tak tinggal diam dengan membuat aturan penentuan harga minimal agar produsen tertolong tak banyak merugi. Namun demikian, melihat struktur distribusi perberasan nasional, penikmat keuntungan dari perniagaan padi masih didominasi oleh sektor tengah (middle man/broker/pedagang/businessman, industri logistik, dll). Pola tersebut bukan hanya di Indonesia saja, hampir di setiap negara yang menerapkan liberalisasi, sangat memungkinkan para pemilik modal untuk menguasai jalur distribusi barang/jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak. 

Pada tahun 2010, Muhammad Asaad sudah pernah menganalisis terkait kebijakan ekonomi komoditas padi dan kesejahteraan (Economic Policies on Rice Commodity and Welfare).  Salah satu hasil dari penelitiannya bahwa pengaruh terbesar dari jumlah impor beras di Indonesia adalah harga beras impor, jumlah cadangan beras tersedia, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Harga beras impor sendiri sangat dipengaruhi oleh harga beras dunia dan tarif impor.

Penelitian tersebut dilakukan menggunakan simulasi kebijakan secara ekonomotrik, dengan 18 variabel dan data mulai 1979-2008.  Ada 4 simulasi kebijakan yang diujikan yaitu:

1. Menaikkan harga dasar gabah sebesar 20%

2. Pengurangan subsidi pupuk atau menaikkan harga pupuk sebesar 20%

3. Menaikkan tarif impor sebesar 30%, dan

4. Kombinasi kebijakan antara kenaikan harga gabah (20%) dan pengurangan subsidi pupuk (20%).

Hasil penelitian ini melihat dari pendekatan produsen, marketer, konsumen dan pemerintah. Ada sebelas (11) kesimpulan yang dihasilkan dari simulasi kebijakan tersebut, sebagai berikut:

1. Luas panen padi (luas areall persawahan) telah mencapai batas maksimum. Atau bisa dikatakan petani akan tetap mengusahakan sawahnya untuk bercocoktanam, apapun yang terjadi dengan harga pupuk yang naik, curah hujan berkurang, kesulitan kredit/modal, apalagi jika harga gebah naik yang menguntungkan produsen padi. Intinya, luasan panen bersifat inelastis terhadap variabel tersebut.

2. Produktivitas padi mengalami stagnan (bersifat inelastis). Meskipun, kita semua tahu bahwa produktivitas sangat dipengaruhi oleh jumlah penggunaan pupuk, harga pupuk, harga gabah, irigasi, areal intensifikasi, dan fenomena perubahan iklim (seperti El Nino), ternyata produktivitas padi di Indonesia relatif tetap.

3. Orientasi petani dalam menanam lebih kepada kebutuhan konsumsi. Peningkatan produksi tidak terpengaruh oleh kenaikan harga gabah. Hal ini menunjukkan bahwa harga bukanlah orientasi utama para petani.

4. Permintaan komoditas padi (beras) tidak terpengaruh oleh perubahan harga. Kenaikan harga eceran beras menjadi penentu pengaruh permintaan, namun bersifat inelastis. Kenaikan harga eceran hanya berpengaruh dalam waktu pendek. Secara jangka panjang permintaan beras tidak terpengaruh oleh harga karena besarnya penduduk Indonesia yang mengkonsumsi beras. Perubahan harga beras hanya berdampak kecil terhadap permintaan.

5. Impor beras bersifat elastis terhadap total produksi dalam negeri dan jumlah penduduk Indonesia. Variabel yang sangat mempengaruhi impor beras adalah harga beras dunia, tarif impor, nilai tukar, cadangan beras dalam negeri, populasi penduduk dan income per kapita. 

6. Kebijakan menaikkan harga gabah sebesar 20% sangat menguntungkan produsen padi dan meningkatkan pendapatannya (kesejahteraan). Sebaliknya, konsumen akan menurunkan permintaan dan kesejahteraannya. Pilihan kebijakan ini juga memberatkan keuangan negara karena harus menaikkan subsidinya kepada petani dan konsumen yang terdampak sekaligus.

7. Menurunkan subsidi pupuk akan meringankan pemerintah dan dianggap efisien, namun akan menyebabkan penurunan income produsen padi. Kebijakan kenaikan harga pupuk sebesar 20% menyebabkan kenaikan harga beras sehingga permintaan menurun. Secara tidak langsung baik produsen maupun konsumen langsung terdampak, yaitu pendapatan/kesejahteraannya berkurang.

8. Peningkatan tarif impor 30% tidak berdampak kepada total persediaan beras, hanya meningkatkan harga beras dalam persentase yang rendah. Kebijakan ini sangat menguntungkan produsen padi dan pemerintah bisa mendapatkan tambahan dari biaya/tarif tersebut. Namun, konsumen akan sedikit dirugikan dengan naiknya harga sehingga kesejahteraan konsumen menurun.

9. Kombinasi kebijakan antara menaikkan harga dasar gabah dan mengurangi subsidi pupuk merupakan kombinasi kebijakan yang merugikan konsumen karena harga naik, otomatis mengurangi kesejahteraan konsumen. Sedangkan bagi produsen padi masih menguntungkan. Secara ekonomi, kebijakan ini tidak efisien.

10. Untuk peningkatan produktivitas bisa difokuskan dengan pengembangan areal irigasi dan intensifikasi pertanian. Namun demikian, akan berdampak kepada penambahan biaya produksi sehingga harga gabahpun ikut naik yang berujung kepada berkurangnya pendapatan petani. Untuk itu, perlu ada antisipasi kebijakan lain jika hal ini dilakukan.

11. Apabila subsidi dikurangi yang menyebabkan harga naik, maka perlu ada stabilisasi harga jual agar produsen masih bisa untung. Minimal dijaga antara kenaikan harga di sektor input sama dengan keniakan harga di output.

Membaca hasil penelitian diatas yang menggunakan data sepuluh tahun yang lalu, ternyata masih cukup signifikan digunakan sekarang. Problematika dan dilema dalam kebijakan padi masih relatif sama, tergantung kebijakan politik memilih keberpihakan ke arah mana. Apakah hanya berorientasi kepada keuntungan pemerintah, produsen, konsumen atau pengusaha/marketer?. Sayangnya, dalam penelitian tersebut tidak membahas sisi marketer meskipun dalam variabelnya ada "Rice Market Margin" yang selalu positif bila kebijakan 2 dan 4 yang dipilih pemerintah, yaitu mengurangi subsidi atau dikombinasikan dengan menaikkan harga dasar beras. 

Dari simulasi kebijakan ini diketahui bahwa impor beras akan sanagat besar ketika kebijakan 4 yang dipilih yaitu menaikkan harga dasar gabah dan menarik subsidi pupuk sekaligus sebanyak 20%. Dengan harga beras dunia jauh dibawah harag beras domestik, maka sangat menguntungkan untuk mendatangkan beras impor guna memasok permintaan konsumsi beras yang bersifat inelastis tersebut.

Dari alternatif 4 kebijakan tersebut yang relatif sedikit berdampak buruk dan bahkan malah bisa terlihat menstabilkan kondisi dalam negeri adalah kebijakan ketiga yaitu menaikkan tarif impor sebesar 30%. Namun demikian, dengan liberalisasi perdagangan yang dimotori WTO dan Amerika serta sekutunya, penerapan tarif impor menjadi kendala politik dalam perdagangan internasional.

Penelitian ini atau simulasi kebijakan ini bisa dilanjutkan dari perspektif Rice Market Margin, yang selama ini mengambil cukup besar dari pasar perberasan nasional. Selain itu juga bisa menjadi perbaikan tata kelola pasar perberasan nasional. 

Secara lengkap, anda bisa membaca artikel jurnal tersebut disini (Economic Policies on Rice Commodity anda Welfare).

Read More

[Buku] Ekonomi Beras Kontemporer

 Karya Prof. Bustanul Arifin, dengan tebal 198 halaman, diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2020.

Sumber gambar: www.gramedia.com

Seolah ingin menjawab dan memberikan tantangan dalam setiap perubahan jaman, buku ini menyajikan sejarah panjang kebijakan perberasan di Indonesia lengkap dengan dukungan data dan analisisnya. Namun, mengapa masih terjebak pada masalah yang seperti berulang meski sudah terjadi perubahan jaman.

Di awal tahun 2021, isu impor beras yang dilontarkan Menteri Perdagangan dan Menko Bidang Pereokonomian, menjadi tantangan terhadap teori/konsep dan perbaikan kebijakan perberasan yang telah dibahas secara lugas dalam buku ini.

Prof. Bustanul Arifin, dalam bukunya, secara gamblang menyebutkan godaan terberat dalam perdagangan beras internasional adalah adanya International Price Trap, jebakan harga beras internasional, dimana disparitas atau selisih harga beras dunia dengan harga beras di Indonesia cukup tinggi. Hal ini yang menarik minat para importir (dalam buku juga disebutkan ada "mafia") untuk mengambil peluang membeli dan memasarkannya di Indonesia. Dampak dari keputusan impor di saat ketersediaan beras masih memadai dipastikan menurunkan harga jual beras di Indonesia. Bulog sebagai intrumen negara yang berfungsi mengendalikan harga beras, agak kesulitan karena perubahan fungsi intitusi sejak era reformasi. Bulog bukan hanya berperan sebagai Public Sevice Obligation (PSO), namun juga sebagai lembaga komersial. Dualisme ini memang cukup berkonflik, karena dalam menjalankan PSO tersebut Bulog sangat tergantung dengan kebijakan lain yaitu penentuan harga pemerintah dan aturan penyaluran (distribusi) cadangan beras pemerintah. 

Selama ini, ketika Bantuan Sosial dalam bentuk beras baik dalam program Raskin atau Rastra, Bulog mampu mengandalkan program tersebut untuk menjual atau mengeluarkan stok cadangan beras pemerintah. Namun, sejak perubahan pola distribusi bansos menjadi uang tunai dan rakyat penerima bebas menentukan pilihan beras yang akan dibelinya, maka beras Bulog untuk Rastra mulai tidak laku, akhirnya menumpuk di gudang yang menambah biaya operasional penyimpanan. Bulog pun gagal mendistribusikan sesuai target, sehingga harus menanggung biaya penyimpanan dan kerusakan beras. 

Buku ini sudah memberikan gambaran besar dengan dukungan data cukup lengkap bagaimana sistem produksi beras, perubahan teknologi, stabilisasi harga, distribusi hingga industri perberasan. Tentu saja, dibahas juga beberapa kebijakan pemerintah dan masukannya kedepan, agar permasalahan yang ada tidak terjadi kembali atau dapat teratasi.

Pembahasan beras ini memang selalu menjadi trending topic, karena bukan hanya menjadi komoditas pangan pokok namun sudah menjadi standar stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Membaca buku ini, kita bisa tergambarkan permasalahan mulai dari hulu (produksi dan input penyedianya), distribusi dan dampak kesejahteraan kepada petani. 

Secara agregat, produksi padi selalu mengalami peningkatan tiap tahun dan surplus dari kebutuhan konsumsi rakyat Indonesia. Namun demikiaan, bila dibedah lebih detail ada permasalahan pola yang berulang yaitu mulai bulan oktober hingga januari terjadi defisit dan puncak surplus ada di bulan Maret dan April. Itulah mengapa dunia politik dan ekonomi Indonesia menjadi heboh, ketika pemerintah mengumumkan rencana impor beras padahal bulan Maret dan April adalah peak season nya petani, berpanen raya, melimpah, yang kudunya berbahagia. Terkena isu impor, langsung harga turun. Aneh? Tentu saja tidak. Karena di buku ini pun sudah dijawab bagaimana struktur pasar beras di Indonesia baik dengan kaitannya perdagangan internasional maupun antar pulau. 

Salah satu kelemahan di sektor hulu bila menyangkut produksi memang karena alih fungsi lahan dan banyaknya petani yang menguasai lahan di bawah 0,5 Ha. Banyak petani yang mengusahakan lahan di bawah luas skala keekonomian. Kurang kuatnya industri pendukung produksi seperti perbenihan, pupuk, alsintan dan pestisida, juga membuat beratnya biaya produksi atau kalah kompetisi jika dibandingkan dengan petani luar. Belum lagi di sektor distribusi yang cukup menikmati banyak keuntungan dari perdagangan beras ini, karena petani tidak banyak yang memiliki usaha penggilingan dan pengeringan maka industri penggilingan besar sangat dominan menjadi penampung hasil panen petani. Belum lagi polemik dengan harga pembelian pemerintah, menjadi pelanggaran bagi perusahaan jika membeli jauh diatas harga yang sudah ditentukan. Inilah yang perlu ditinjau ulang, karena banyak jurnal penelitian yang menyatakan bahwa penentuan harga oleh pemerintah tidak efektif dan berdampak tidak sehatnya perdagangan beras. 

Membaca buku ini, memang sedikit membuat menahan nafas dan mengerutkan dahi karena begitu kompleksitas permasalahannya, meski dalam data pun sudah disajikan beberapa alternatif solusinya. Menurut opini saya, di sektor produksi harus ada reformasi agraria yang memberikan kesempatan bagi petani yang tidak punya lahan atau sempit untuk menambah lahannya dengan cara menghidupkan tanah mati atau pemerintah memberikan lahan yang tidak dimanfaatkan pemiliknya (lahan nganggur) kepada mereka. Setela lahan tersedia untuk diolah maka bantuan modal awal untuk mengolah dan mengelolanya juga perlu dijadikan kebijakan sebagai bagian pengeluaran pemerintah yang rutin. Lallu, mulai melakukan revolusi industri dengan mempermudah masuknya inovasi dan pengembangan usaha perbanyakan secara masif di dalam negeri (pabrik/industri pertanian), sehingga uang belanja untuk alsintan bisa berputar dalam industri dalam negeri. Sebagaimanan dipaparkan dalam buku tersebut, perlu ada perbaikan tugas dan fungsi Bulog sebagai lembaga negara. Bila memang ditugaskan secara penuh untuk membangun cadangan pangan negara, maka perlu didukung oleh industri dan distribusi pangan di setiap daerah, sehingga punya gudang penyimpanan yang modern dan efisien.

Terakhir, saya sangat merekomendasikan bagi anda yang tertarik untuk mengetahui perberasan di Indonesia dengan membaca buku ini.  Dengan cara membaca berkecepatan sedang saja, anda bisa menyelesaikan membacanya sekitar 45 menit -1,5 jam. cukup untuk menjadi teman baik anda ketika naik kereta. 

Semoga perberasan di Indonesia segera stabil dan petani diuntungkan agar tambah sejahtera.

Salam Sehat.

Read More

Makan Anggur Mencegah Kanker Sekaligus Antipenuaan

 Apabila kita butuh sintesis energi untuk menjaga kestabilan gula di dalam darah, maka buah anggur menjadi pilihan pangan yang tepat karena mengandung zat mangan. Kadar mangannya sebesar 0,07 mg/100 gr buah anggur.  Kalium dalam anggur juga cukup tinggi sebesar 191 mg. Kalium bermanfaat untuk mengendalikan tekanan darah, terapi darah tinggi dan membersihkan karbondioksida di dalam darah. Mineral kalium dalam anggur ini juga bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah tinggi dan mencegah serangan stroke. Adanya seng dan mangan dalam anggur bagus untuk para pria dalam menjaga kesuburuannya dan mencegah peradangan prostat (Prabantini, 2013).

Sumber gambar: republika.co.id

Selain itu, biji buah anggur mengandung pynogenol yang bermanfaat mampu menguatkan dan meningkatkan fungsi pembuluh darah. Memilki kemampuan memperlambat mutasi sel, sehingga dianggap bersifat antipenuaan.  Kulit anggur mengandung flavonoid, berperan penting dalam membersihkan pembuluh darah dari penyumbatan untuk mengatasi risiko stroke dan darah tinggi.

Zat resveratol pada kulit anggur mampu meningkatkan antibodi. Zat ini mampu meredakan perkembangan sel-sel yang tidak sehat seperti tumor atau kanker. Apabila dikonsumsi bersama dengan raw food dari nabati dengan antioksidan tinggi maka bisa meredam pertumbuhan kanker.

Mengkonsumsi anggur secara langsung atau jus anggur bisa membantu membersihkan liver dan membantu fungsi ginjal. Kandungan saponinnya sangat berguna untuk menghambat dan mencegah penyerapan kolesterol di dalam darah. 

Bagitu banyak manfaat dari buah famili Vitacea dan genus Vitis ini, maka sangat direkomendasikan untuk setiap hari memakan anggur atau meminum jusnya sebagai salah satu komponen menu makanan sehat. 

Sumber: Prabantini, Dwi. 2013. 18 Makanan dengan Kekuatan Dahsyat Menangkal Kanker. Rapha Publishing. Yogyakarta

 

Read More

Tantangan Pengembangan Food Estate

Food estate bisa diartikan sebagai budidaya yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industri yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal serta organisasi dan manajemen modern. Ada kata kunci yang cukup menarik, jika dilupakan hal tersebut akan gagal lah food estate, yaitu sistem industri. Secara sederhana, proses industri adalah proses produksi secara masal dan berkesinambungan. Layaknya pabrik manufaktur, industri di sektor pertanian pun harus terintegrasi dengan pabrik olahan setelah diproduksi/panen minimal pabrik pengemasan sebelum produk hasil dipasarkan. Food estate akan mudah dijalankan bila ada pabrikan yang secara berkelanjutan siap menerima dan mengolah hasil pertanian dan sekaligus mendistribusikan hingga ke level pasar. 

Sumber gambar: rri.co.id

Pengembangan food estate sudah pernah dikembangkan di era Presiden Soeharto, kita kenal dengan pengembangan lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Dengan teknologi tinggi dan biaya cukup besar, ternyata belum berhasil menjadikan lahan gambut sebagai food estate yang berkelanjutan. Kemudian, di era Presiden SBY, dimunculkan kembali konsep Merauke Integrated Food and Energy Estate atau disingkat MIFEE. Selain di Merauke, juga dikembangkan di Kalimantan. Untuk program yang kedua ini, pemerintah telah menyiapkan kolaborasi antar lembaga dalam mengatur kemudahan investasi sehingga perusahaan besar bisa menjadi motor penggerak yang bisa bekerjasama dengan para petani. Sayangnya, hal ini pun tidak berlanjut dan perusahaan yang siap menjalankan industri pun tak mampu beroperasi secara berkesinambungan.

Kini, pemerintah memunculkan kembali program food estate yang digarap antar kementerian/lembaga negara sebagai salah satu strategi meningkatkan ketahanan pangan. Nasution dan Bangun (2020) menjelaskan ada 3 (tiga) tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan food estate ini kembali yaitu:

1. Pemilihan lahan dan adanya trauma permasalahan lingkungan di masa lalu. Program pembukaan lahan gambut menjadi pertanian menyisakan sekitar 400.000 hektar hutan tropika basah berubah menjadi lahan terbuka, pola tata air dan kualitasnya yang berubah. Penebangan pohon di hutan tropis saat itu menyebabkan banjir di musim hujan dan mudah terbakarnya di saat kemarau.

2. Sumber Daya Manusia dan konflik dengan masyarakat setempat. SDM menjadi salah satu faktor kegagalan program sebelumnya. Dibutuhkan keterampilan dan keuletan yang cukup tinggi dalam mengelola pertanian di lahan gambut. Selain itu, keberadaan banyaknya pendatang bisa memicu konflik dengan tenaga kerja lokal karena perbedaan etos kerja dan tingkat pendidikan.

3. Anggaran. Pengembangan food estate sangat membutuhkan anggaran besar karena haruslah terintegrasi dengan berbagai sarana prasarana mulai dari hulu hingga hilir. Dibutuhkan pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi lahan, dan penggunaan berbagai teknologi pertanian lainnya. 

Yang cukup menarik, polemik dari program dan juga sekaligus tantangan kedepan adalah adanya konflik lahan antara investor dan masyarakat. Apalagi dengan potensi luasan lahan 165.000 ha yang akan digunakan dan menjadi target food estate. Dari luasan potensi tersebut, ada 79.500 ha merupakan lahan tidak produktif yang ditinggalkan oleh petani pada program pengembangan lahan gambut 1 juta ha, serta disinyalir adanya bahan sulfidik yang bersifat racun.

Pemerintah telah menetapkan bahwa tahun 2021 menjadi pelaksanaan food estate di Kalimantan Tengah yang diperkirakan membutuhkan anggaran triliunan rupiah. Sebagai tahap awal, komoditas yang diusahakan adalah padi, singkong dan jagung serta komoditas strategis lainnya. Prioritas sasaran food estate berada di lahan yang sudah pernah dikembangkan, karena lebih efisien, sebagai perbandingan biaya: membuka lahan baru dibutuhkan 30 juta rupiah per hektar sedangkan penggunaan bekas program terdahulu hanya butuh 9 juta rupiah per hektar. 

Food estate ini merupakan kerja besar yang harus digarap bareng dengan pola kolaborasi yang apik agar kegagalan masa lalu tak terulang. Pengidentifikasian para pelaku pembangunan harus dilakukan sejak awal sehingga masing-masing bisa melakukan kerja sesuai perannya. Untuk food estate 2020-2023, Kementerian Pertanian berperan dalam penyediaan saranan produksi dan pengawalan budidaya, Kementerian PUPR berperan dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, Kemendesa PDTT berperan dalam merevitalisasi lahan transmigrasi eksisiting, Kementerian LHK melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut, penataan jelajah satwa, tanah objek reforma agraria/TORA dan perhutanan sosial. Kementerian BUMN berperan dalam mewujudkan corporate farm seluas 20 ribu hektar. Kementerian ATR melakukan penetapan Rencana Desain dan Tata Ruang (PDRT), validasi tanah dan sertifikat (Nasution dan Bangun, 2020).

Tentu saja, karena sudah dianggarkan di masing-masing kelembagaan negara termasuk di pemeintahan daerah, pasti akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungisnya masing-masing lembaga tersebut. Sebagai contoh, Kementerian Pertanian akan memberikan banyak bantuan agar petani/kelompok tani di lokasi program bisa berproduksi dan memproduktifkan kembali lahan tersebut. Baik bantuan sarpras maupun tenaga ahli dan pendampingan. Begitu juga Kementerian lain, bahkan Kemenhan sudah mempublikasikan hasil panen dari food estate yang mereka kawal. 

Sebagaimana pembahasan di awal, kunci konsep food estate ini adalah di proses industrialisasinya. Untuk itu, seyogyanya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan turut aktif menggagas dan membuat kegiatan terintegrasi dengan food estate ini, bagaimana menjadikan hasil pertanian sebagai satu kesatuan proses industri. Maka, perusahaan yang hadir diusahakan berupa perusahaan yang membantu dan menampung hasil pertanian sekaligus mendistribusikan ke pasar. Perusahaan layaknya menjadi pabrik penampung yang akan menstandarkan produk sehingga bisa dikemas dengan sebuah produk dengan merk komersial. 

Untuk memproduktifkan kembali lahan yang telah ditinggalkan dan agar biaya dan teknologi yang dikembangkan tidak sia-sia, maka perlu ada terobosan kebijakan terutama dalam masalah kepemilikan lahan. Para petani atau calon petani harusnya diberi kemudahan untuk memiliki lahan disana, bila perlu diberikan secara gratis dengan syarat hanya boleh difungsikan untuk pertanian, tidak boleh dijual dan siap hidup disana untuk mengelola tanah tersebut. Dari 79.500 hektar saja, bila per keluarga diberikan masing-masing keluarga diberikan tanah seluas 5 ha, maka akan ada 15.900 keluarga yang mendapatkan usaha tani baru disana. Namun, jika status tanah masih milik negara dan ditawarkan untuh hak guna pakai, peluang usaha tentu saja hanya menyasar kepada investor besar. Masyarakat sekitar hanya memperoleh peluang kerjasama dan kesempatan menjadi karyawan/buruh perusahaan tersebut.

Proses berkelanjutan program food estate perlu ditopang oleh supply chain yang baik terutama disektor industri pangan dan minuman yang menjadi perantara penerima hasil produksi para petani. Sebagai tahap awal, pastilah dibutuhkan modal besar untuk membangun infrastrukturnya sehingga memang wajar jika program ini ditangani oleh BUMN dan pemerintah, karena diawal program pasti belum bisa memberikan keuntungan komersial. Setelah semua infrastruktur terbangun dengan baik termasuk jalur transportasi, maka otomatis akan banyak investor yang berani masuk untuk ambil peranan dalam program besar ini karena memiliki peluang usaha yang menjanjikan.

Read More

Meningkatkan Imunitas Tubuh dengan Konsumsi Tomat

 Dalam Buku "18 Makanan dengan Kekuatan Dahsyat Menangkal Kanker" karya Dwi Prabantini, disebutkan bahwa jus tomat yang dicampur wortel akan menambah energi dan imunitas tubuh. Tomat, sayuran yang cukup mudah diproduksi di Indonesia, memiliki begitu banyak manfaat bagi tubuh manusia. Cukup sedih, jika melihat harga tomat jatuh sehingga petani pun tidak bisa menikmati manfaat tomat dengan keuntungan usaha menanamnya.

Sumber gambar: klikdokter.com

Warna merah pada tomat banyak mengandung likopen, antioksidan yang mampu mengikat radikal bebas di tubuh akibat rokok, polusi dan ultraviolet. Likopen cukup ampuh mencegah kerusakan sel yang mengakibatkan kanker prostat, pankreas dan leher rahim. Likopen memiliki kemampuan 10 kali lipat dari vitamin E sebagai antioksidan. Setelah diserap tubuh, likopen tomat dengan cepat melindungi sel darah putih dari kerusakan akibat radikal bebas. Dalam banyak penelitian, likopen terbukti mampu menghambat perkembangan sel-sel kanker terutama kanker prostat. 

Selain likopen, ada juga kandungan karoten dan anthocyanin yang bermanfaat mencegah kanker, meningkatkan kesehatan mata dan kemampuan kognitif serta memcegah resiko penyakit saraf, antiradang, mencegah diabetes dan antipenuaan. 

Tomat juga sumber vitamin C yang cukup besar, 100 gr tomat bisa untuk 20% kebutuhan vitamin C tubuh tiap hari. Selain itu juga mengandung Vitamin A yang bisa memenuhi kebutuhan tubuh 10% dari 100 gram Tomat untuk tiap harinya.

Tomat atau Lycopercisum esculentum mill  yang masuk keluarga Solanaceae (perdu) ditemukan awalnya di Peru, Bolivia dan Ekuador, menjadi tanaman sayuran yang mendunia dan mudah ditemukan dimanapun. Manfaatnya yang cukup banyak, tidak tersosialisasi dengan baik bahkan terkesan hanya dijadikan sayuran bahan sambal. 

Kurang kuatnya supply chain di Indonesia membuat banyak hasil petani tomat tidak terserap dalam industri pengolahan makanan dan minuman. Padahal, selain dikonsumsi segar, tomat bisa dijadikan minuman jus dan saus yang bisa bertahan lebih lama dan bisa meningkatkan kandungan likopennya ketika diolah. 

Meskipun tergolong sayuran yang murah dan bahkan petani sering rugi, sayangnya tidak didukung dengan industri pengolahan makanan dan minuman yang bisa memproduksi secara masal, sehingga ada produk jus kemasan yang murah dan bisa diakses semua kalangan. Di supermarket besar, banyak tersedia kemasan jus tomat yang bisa disimpan di kulkas sehingga bisa lebih lama bertahan.

Bila produksi memang melimpah, mengapa masih banyak yang tidak dimanfaatkan untuk diolah? Bukan hanya dikonsumsi atau dijual segar. Inilah masalah distribusi. Makanan yang murah meriah, namun tidak semua mengerti akan menfaatnya dan malah menyia-nyiakannya.

Apalagi di era pandemi ini, konsumsi tomat yag menyediakan banyak kandungan gizi, bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh. Bagaimana caranya agar tomat tidak hanya tersedia dalam bentuk segar, tetapi sudah bentuk olahan minum (jus) yang menyehatkan dengan harga terjangkau semua kalangan?

Semoga tidak ada petani yang harus gagal panen karena murahnya harga tomat. Menuju industri pertanian dan pangan menjadi sebuah kebutuhan. Bukan lagi mimpi. Harus diwujudkan untuk ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia. 

Read More

Ketahanan Pangan Bagi Kebanyakan Orang Miskin

 Policy lesson from Indonesia.

Walter P. Falcon menuliskan topik ini dengan pendekatan kasus di Indonesia. Termuat di Buku "The Evolving Sphere of Food Security" yang diterbitkan Oxford University Press Tahun 2014.

Analisisnya menggunakan setiap kebijakan dalam periode pemerintahan sebelum Tahun 2014. Bagaimana Soeharto, dengan segala sisi negatifnya, dianggap mampu memberikan perhatian lebih terhadap ketahanan pangan. Swasembada yang pernah dicapai, ternyata sulit untuk dilakukan kembali karena kebijakan kepemilikan dan pengembangan tanah yang menyebabkan banyak alih fungsi lahan.

Proses setiap periode dengan kebijakan ketahanan pangannya, dianggap cukup luar biasa. Pendekatan Indonesia yang melibatkan keterlibatan banyak lembaga dengan pengaturan kebijakannya telah membuahkan hasil dan desain ketahanan pangan serta penerapannya. Ada 7 hal yang perlu diperhatikan oleh para analis kebijakan dan pembuat kebijakan berikutnya, yaitu:

1. Para pemimpin di Indonesia sangat menyadari berbedanya kebijakan antara orang miskin sebagai konsumen dan para petani kecil, sehingga ada kebijakan untuk pangan dan ada kebijakan untuk pertanian.
2. Para teknokrat sangat memahmi peran penting kebijakan ekonomi makro (seperti nilai tukar, suku bunga, perdagangan, dll) untuk ketahanan pangan. Koordinasi yuridis oleh Kementerian Perekonomin dengan pertanian, BULOG dan lembaga lainnya yang terkait menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan tersebut.
3. Kestabilan harga beras di Inonesia sangatlah penting untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dan insentif bagi petani. Pendekatan ini membutuhkan analisis yang signifikan, keuangan dan kemampuan penerapan kebijakan. Hal ini mungkin yang sangat kurang diimplementasikan di banyak negara berkembang.
4.  Subsidi input dilihat bukan sebagai baik atau buruknya, namun tergantung dengan kondisi yang dialami. Subidi pupuk merupakan kebijakan yang dianggap baik bagi penggunaan dana publik (APBN). Sedangkan subsidi pestisida merupakan kebijakan terburuk dan salah untuk kebijakan pangan di era Soeharto.
5. Pengembangan dan peningkatan penggunaan teknologi untuk beras sangatlah penting dan utama bagi penguatan ketahanan pangan, yang selama ini masih mengimpor beras. Begitu juga, sangatlah penting untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi petani dalam menerapkan perbaikan/peningkatan teknologi yang digunakan.
6. Paket reformasi kebijakan yang berurutan, terbatas pada waktu tertentu, secara progresif memberikan perbaikan insentif patenai, meningkatkan efisiensi pemasaran dan menyediakan pangan pokok bagi rumah tangga miskin.
7. Pendekatan kemanusian dari kesuksesan Soeharto, disamping dengan segala kesalahannya adalah bagaimana menekankan kualitas hidup perdesaan, keluarga berencana dan kesehatan perdesaan. Para teknokrat dan ekonom kelas dunia pun, menggunakan pendekatan inklusif, selangkah demi selangkah untuk menggerakkan sektor pertanian. 

Saran tersebut diatas di publis tahun 2014, di era Presiden SBY, yang tentu saja masih sangat relefan untuk digunakan sebagai pelajaran dan kehati-hatian apa yang akan dilakukan kedepan. Falcon mengaskan kembali selain menganggap keberhasilan kebijakan yang berkesinambungan dalam hal ketahanan pangan, masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah masalah korupsi. Faktor korupsi inilah yang bisa mengagalkan segala kebijakan apapun yang dianggap baik. 

Ternyata, hingg tahun 2020 ini pun masih terjadi dengan munsculnya kasus korupsi bantuan sosial oleh Menteri dari PDIP, yang kemudian digantikan oleh kader yang lain.

Sebagai catatan yang mungkin bisa dirasakan di masa pandemi ini, koordinasi untuk penguatan ketahan pangan perlu diperkuat dengan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator yang bisa mengkoordinia antar Kementerian/Lembaga Negara dan bersama Kemendagri juga mengkoordinir pemerintah daerah agar kebijakannya searah dan sama targetnya.

Sejak era Soeharta, urusan pangan ini bukan dilakukan oleh satu Kementerian, namun langsung dipimpin oleh Presiden melalui kementerian koordinatornya. Dari saran-saran tersebut, sesungguhnya yang bisa kita perhatikan dalam kebijakan ketahanan pangan adalah:

1. Adanya koordinator yang secara langsung mampu mengkoordinir semua lembaga dalam urusan pangan.

2. Memperhatikan semua orang miskin agar bisa mengakses pangan, kesehatan, dan lainnya.

3. Menstabilkan harga pangan agar orang miskin tetap bisa mengakses dan petani tidak merugi.

4. Kebijakan ekonomi makro yang stabil sehingga tidak mempengaruhi kepada sektor pertanian dan urusan pangan.

5. Mengutamakan pembangunan perdesaan agar memiliki kemampuan akses yang adil dan merata.

6. Meningkatkan pengembangn industri pertanian agar petani bisa menikmati kemajuan teknologi di sektor pertanian.

7. Pengaturan kembali subsidi yang baik bagi ketahan pangan. alihkan subsidi pestisida menjadi subsisdi pertanian organik. 

Pekerjaan rumah besarnya, kapan korupsi akan menghilang, agar semu akebijakan benar dan baik bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Nagoya, 7 Januari 2020

Read More